GEDUNG BARU DPRPembangunan gedung baru DPR RI yang menelan anggaran hampir Rp 1, 2 triliun dipandang sebagai sebuah keinginan, bukan kebutuhan. Rasionalisasi di balik rencana pembangunan gedung baru itu, antara lain tak mencukupinya ruang kerja yang ada saat ini, dinilai mengada-ada.
"Ini tak layak dipenuhi," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi Polemik bertajuk "DPR, Gedung Baru, dan Ulat Bulu" di Jakarta, Sabtu (16/4/2011).
Pandangan Sebastian ini diamini psikolog Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk. Hamdi mengatakan, ada kecenderungan anggota DPR saat ini terjebak dalam politik kosmetik. Para wakil rakyat ini lebih mementingkan penampilan luar ketimbang hal-hal bersifat substantif.
"Anggota DPR kita memang gatel. Mereka inginnya trendi. Namun, mereka miskin substansi, gagasan, moral, intelektualitas, dan karakter. Selain itu, politik telah direduksi ke pergulatan kekuasaan. Kepentingan rakyat entah di mana," kata Hamdi.
Hal ini, sambung Hamdi, tak lepas dari kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi terhadap anggotanya. Menurut Hamdi, parpol hanya mencalonkan anggotanya yang memiliki uang banyak pada pemilihan legislatif. Sebelum resmi dicalonkan, anggota parpol tersebut terlebih menyetorkan sejumlah uang kepada partai.
Sementara itu, sosiolog Universitas Sriwijaya Alfitri mengatakan, perilaku para anggota dewan ini telah meresahkan masyarakat.
"Perilaku politik tak terpuji ini justru melahirkan banyak kritik tajam," kata Alfitri.
Hingga saat ini, kritik tajam dari masyarakat terkait pembangunan gedung baru tak serta-merta membuat DPR menghentikan aksinya. Ketua DPR Marzuki Alie misalnya, hanya meminta rencana itu dikaji kembali. Marzuki mempertanyakan kemungkinan gedung yang akan dibangun tersebut sama dengan kantor DPR saat ini di Kompleks Gedung Nusantara I.
"Saya sudah minta Pak Sumirat (Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR) mengkaji, menghitung yang benar. Apakah mungkin (gedung yang akan dibangun) menjadi menara kembar (dengan gedung Nusantara I) dengan asumsi bisa menampung 600 anggota DPR," kata Marzuki, Jumat (15/4/2011) lalu.
Marzuki berjanji akan membawa hasil kajian tersebut ke rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk dibahas.
Adapun gedung yang sekarang menjadi kantor anggota DPR tersebut memiliki 24 lantai. Gedung ini diresmikan penggunaannya oleh Ketua DPR saat itu, Wahono, pada 11 Maret 1997.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, di Jakarta, Jumat (15/4/2011) kemarin mengatakan, bahwa rencana pembangunan gedung DPD di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk rencana pembangunan gedung DPR, perlu ditunda. Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung-gedung itu sebaiknya digunakan untuk pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus di perairan Somalia dan pemberantasan ulat bulu di berbagai daerah yang menjadi kekhawatiran masyarakat.
"Selain gedung DPR, rencana pembangunan gedung DPD di 33 provinsi juga perlu ditunda. Alokasi dana sebaiknya digunakan untuk pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus," kata Didi.
Sumber : kompas.com (16 April 2011)
Baca juga :
- DPR tak Punya `Sense of Crisis`
- Pelajaran dari Gedung Terhormat
- Penghuni Miring di Gedung Tegak
- Kebusukan di Senayan
- Rakyat Jelas-Jelas Menolak Gedung Baru DPR
#Indonesia
