Masyarakat Diminta Bersatu Dukung Kaltara
Effendhi: Jangan Terprovokasi Isu Kandasnya Kaltara
TARAKAN - Perjuangan dan pergerakan percepatan terbentuknya provinsi baru Kalimantan Utara (Kaltara) nampaknya terlihat mengendur. Sejak DPR RI meninjau daerah utara Kalimantan ini, impian masyarakat akan terwujudnya Kaltara sampai sekarang belum ada kepastian. Bahkan isu yang berkembang, perjuangan pembentukan Kaltara yang digaungkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan kepala daerah sejak beberapa tahun lalu kabarnya telah ditolak oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kabar penolakan inilah yang mungkin menyebabkan suara-suara dan gerakan memperjuangkan Kaltara yang ditarget paling lambat awal 2011 bakal terwujud seakan lenyap. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tarakan Effendhi Djuprianto mengatakan, niatan semua masyarakat ingin Kaltara terwujud, lantaran demi kemajuan perekonomian nasional dan keamanan perbatasan.
"DPRD melihat pembentukan Kaltara ini dari kacamata kepentingan nasional. Yang ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan. Kemudian dari segi percepatan pembangunan perbatasan," kata Effendhi.
Ia hanya menganjurkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu bersatu, utuh dan tetap mendukung Kaltara terwujud. Selentingan isu yang beredar Kaltara bakal terhambat lantaran Mendagri melakukan penolakan, dimintanya agar masyarakat tidak terprovokasi. Kalaupun jika berdasarkan fakta dan ada bukti pelengkap keputusan DPR RI, seyogyanya memang pemerintah pusat maupun Kementrian Dalam Negeri harus lebihmendalamkan pengkajiannya.
"Masyarakat jangan sampai termakan isu dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Semua keputusan baik tidaknya tentu harus dilengkapi bukti. Tapi kalau Kaltara terhambat lagi, pemerintah pusat perlu mengkaji lagi keputusannya itu," ungkapnya kepada Radar Tarakan.
Politisi partai berlambang pohon beringin ini menambahkan, kunci dari pembentukan awal Kaltara ialah untuk mempertahankan wilayah perbatasan. Tidak cukup sampai disitu, semakin cepat Kaltara terbentuk maka berimbas pula pada kemajuan sektor pembangunan ekonomi diseluruh wilayah Kalimantan bagian utara. Namun jika dihambat, otomatis upaya membantu pemerintah, percepatan pembangunan maupun peningkatan devisa bakal terhambat juga.
"Kaltara merupakan pemecahan masalah untuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dengan dampak positif yang muncul inilah sudah barang tentu rakyat di 4 kabupaten dan 1 kota akan mendukung karena ini juga aspirasi masyarakat yang bergulir sejak tahun 1998 lalu," bebernya kemudian.
Dengan terwujudnya provinsi Kaltara, jelas Effendhi akan ada suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Selain pembangunan untuk provinsi baru menjadi lebih cepat lantaran disokong langsung oleh pusat, pemerintah pusat pun diuntungkan dari tinjauan pertahanan dan keamanan serta percepatan revitalisasi ekonomi. Namun ia mengingatkan perjuangan ini untuk kemaslahatan masyarakat bukan kepentingan politik.
"Ini bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Banyak pihak yang diuntungkan didalamnya, baik pusat, provinsi, daerah bahkan seluruh masyarakat," tutur politisi Golkar ini.
"Jadi, seluruh masyarakat juga harus terus mendukung dan berdoa, agar tim terdepan kita bisa sukses. Apalagi persyaratan perbaikan yang diintruksikan oleh DPR RI beberapa waktu lalu, informasi yang saya ketahui sudah dipenuhi dan komplit," pungkasnya. (dta)
Sumber: RadarTarakan (12 Juli 2010) Borneo
TARAKAN - Perjuangan dan pergerakan percepatan terbentuknya provinsi baru Kalimantan Utara (Kaltara) nampaknya terlihat mengendur. Sejak DPR RI meninjau daerah utara Kalimantan ini, impian masyarakat akan terwujudnya Kaltara sampai sekarang belum ada kepastian. Bahkan isu yang berkembang, perjuangan pembentukan Kaltara yang digaungkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan kepala daerah sejak beberapa tahun lalu kabarnya telah ditolak oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kabar penolakan inilah yang mungkin menyebabkan suara-suara dan gerakan memperjuangkan Kaltara yang ditarget paling lambat awal 2011 bakal terwujud seakan lenyap. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Tarakan Effendhi Djuprianto mengatakan, niatan semua masyarakat ingin Kaltara terwujud, lantaran demi kemajuan perekonomian nasional dan keamanan perbatasan.
"DPRD melihat pembentukan Kaltara ini dari kacamata kepentingan nasional. Yang ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan. Kemudian dari segi percepatan pembangunan perbatasan," kata Effendhi.
Ia hanya menganjurkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu bersatu, utuh dan tetap mendukung Kaltara terwujud. Selentingan isu yang beredar Kaltara bakal terhambat lantaran Mendagri melakukan penolakan, dimintanya agar masyarakat tidak terprovokasi. Kalaupun jika berdasarkan fakta dan ada bukti pelengkap keputusan DPR RI, seyogyanya memang pemerintah pusat maupun Kementrian Dalam Negeri harus lebihmendalamkan pengkajiannya.
"Masyarakat jangan sampai termakan isu dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Semua keputusan baik tidaknya tentu harus dilengkapi bukti. Tapi kalau Kaltara terhambat lagi, pemerintah pusat perlu mengkaji lagi keputusannya itu," ungkapnya kepada Radar Tarakan.
Politisi partai berlambang pohon beringin ini menambahkan, kunci dari pembentukan awal Kaltara ialah untuk mempertahankan wilayah perbatasan. Tidak cukup sampai disitu, semakin cepat Kaltara terbentuk maka berimbas pula pada kemajuan sektor pembangunan ekonomi diseluruh wilayah Kalimantan bagian utara. Namun jika dihambat, otomatis upaya membantu pemerintah, percepatan pembangunan maupun peningkatan devisa bakal terhambat juga.
"Kaltara merupakan pemecahan masalah untuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dengan dampak positif yang muncul inilah sudah barang tentu rakyat di 4 kabupaten dan 1 kota akan mendukung karena ini juga aspirasi masyarakat yang bergulir sejak tahun 1998 lalu," bebernya kemudian.
Dengan terwujudnya provinsi Kaltara, jelas Effendhi akan ada suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Selain pembangunan untuk provinsi baru menjadi lebih cepat lantaran disokong langsung oleh pusat, pemerintah pusat pun diuntungkan dari tinjauan pertahanan dan keamanan serta percepatan revitalisasi ekonomi. Namun ia mengingatkan perjuangan ini untuk kemaslahatan masyarakat bukan kepentingan politik.
"Ini bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Banyak pihak yang diuntungkan didalamnya, baik pusat, provinsi, daerah bahkan seluruh masyarakat," tutur politisi Golkar ini.
"Jadi, seluruh masyarakat juga harus terus mendukung dan berdoa, agar tim terdepan kita bisa sukses. Apalagi persyaratan perbaikan yang diintruksikan oleh DPR RI beberapa waktu lalu, informasi yang saya ketahui sudah dipenuhi dan komplit," pungkasnya. (dta)
Sumber: RadarTarakan (12 Juli 2010) Borneo
Blog Borneo ini Mendukung Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA) di Borneo Indonesia ~ Bulungan, Malinau, Nunukan, Tarakan, dan Tanah Tidung Bersatu Menuju Kalimantan Utara. KALTARA Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Utara Kalimantan serta Mengatasi Perbatasan dan Kedaulatan RI Demi Indonesia Yang Lebih Baik. KALTARA YES !
Label: Kaltara
Anda sedang membaca artikel
"Masyarakat Diminta Bersatu Dukung Kaltara"
di blog Ardiz Tarakan Borneo
Rekomendasikan lewat Google +1 dengan mengklik tombol
Untuk berbagi di Facebook Anda, klik tombol
Terima kasih atas kunjungan Anda.
Borneo @ 7:59 AM
0 Comment
0 Comments for Masyarakat Diminta Bersatu Dukung Kaltara:
Poskan Komentar